OTOMOTIF

MS Hidayat: Gaji Naik Syukur, Nggak Ya Sudah

Kenaikan gaji menteri sejauh ini belum dibahas dalam rapat kabinet.
Senin, 26 Oktober 2009
Oleh : Umi Kalsum, Agus Dwi Darmawan
Uji Kelayakan Calon Menteri: MS Hidayat

VIVAnews - Wacana kenaikan gaji menteri terus bergulir. Ada yang pro dan kontra. Menteri-menteri Kabinet Indonesia II sendiri masih terlihat malu-malu mengomentari wacana ini.

"Kalau naik ya syukur, kalau tidak ya sudah," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat usai rapat di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin 26 Oktober 2009.

Hidayat sendiri enggan berterus terang apakah penghasilannya sebagai menteri jauh dibawah penghasilannya sebagai pengusaha. Dia hanya senyam senyum menanggapi pertanyaan seputar besar kecilnya gaji dia saat ini.

Hidayat  menuturkan, kenaikan gaji menteri memang perlu dipikirkan. Tapi bukan untuk saat ini. "Sekarang itu tidak urgent karena itu kan terkait suasana politik, menyangkut gaji menteri itu kan berbeda dengan gaji di korporasi," katanya.

Sebagai pejabat publik, soal kenaikan gaji tentunya akan dibicarakan semua pihak. "Semuanya akan ikut bicara," kata dia.
Hidayat  sendiri mengaku baru tahu wacana kenaikan gaji menteri dari berita-berita di media massa.

Sementara Menko Kesra Agung Laksono menolak berkomentar karena soal kenaikan gaji tidak pernah dibahas sedikit pun dalam rapat kabinet.

Idem dengan Agung, Menpora Andi Mallarangeng juga mengaku belum pernah ada pembahasan soal kenaikan gaji. "kita tidak memikirkan soal itu, kalau saya prinsipnya bekerja dulu dengan baik," kata dia.

Sebelumnya Deputi Kementerian PAN Bidang SDM Ramli Effendi Naibaho mengungkapkan rencana kenaikan gaji tersebut disela serah terima jabatan menteri PAN. Usulan disampaikan karena sudah lima tahun terakhir gaji menteri dan presiden tidak pernah naik. Namun keputusan naik atau tidak tergantung Presiden dengan konsultasi dari Departemen Keuangan.

Jika Presiden setuju maka akan ada 7.000 lebih pejabat negara di Indonesia yang bakal menerima kenaikan gaji. Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, kepala daerah beserta wakilnya, hakim pengadilan, para ketua DPR, dan para menteri.

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found