Pemerintah Dinilai Tidak Memperhatikan Mobil Esemka

Pemerintah Dukung Mobil Murah, Esemka Bak Anak Tiri
Sumber :
  • VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews -
Kerbau Albino Diundang ke Gedung Pemerintah, Harganya Rp7,8 Miliar
Wali Kota Solo, FX Hady Rudyatmo, menilai pemerintah tidak memperhatikan dan tidak membantu pengembangan mobil karya anak bangsa, Esemka. Pemerintah, kata Rudi, lebih getol dan bersemangat mempromosikan mobil murah buatan produsen asing.

Terdakwa Yosep Subang Diadili Bunuh Istri dan Anak Demi Uang, Korban Dibacok Pakai Golok

"Pemerintah itu bukannya kurang perhatian dengan Esemka, tetapi sama sekali tidak memperhatikannya," tegas Rudy saat diwawancara
Bank Muamalat Cetak Laba Rp 14,1 Miliar pada 2023, Aset Tumbuh 9 Persen
VIVAnews , Jumat, 20 September 2013.


"Pemerintah lebih memberikan kemudahan izin untuk mobil murah buatan luar negeri. Dibanding memberikan kemudahan perizinan dan permodalan untuk Esemka," tutur Rudi yang dulu bersama Joko Widodo mempromosikan Esemka.


Seharusnya, lanjut Rudi, pemerintah lebih bijak dalam menyikapi mobil murah produsen asing. Esemka yang mempunyai masalah permodalan, malah sama sekali tidak diperhatikan pemerintah. Padahal, Esemka diproyeksikan menjadi cikal bakal mobil nasional.


"Selama ini kan modal Esemka dari patungan dan koperasi. Esemka ini bisa menjadi mobil karya anak bangsa yang membanggakan jika pemerintah mau mengembangkan," katanya.


Pemerintah berpihak Asing

Meluncurnya sejumlah mobil murah dari luar negeri  juga dikritik keras Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Menjamurnya mobil murah itu dinilai hanya akan mempersulit upaya pemerintah DKI menekan kemacetan yang kian menjengkelkan di Jakarta.


Ahok, sapaan Basuki, mengecam pemerintah pusat tidak konsisten. Di satu sisi mereka ingin mengurangi konsumsi BBM, tapi di sisi lain malah membuka peluang penggunaan BBM lebih banyak dengan mengimpor begitu banyak mobil murah.


Seharusnya, kata dia, jika pemerintah pusat konsisten mendorong masyarakat naik transportasi massal, maka subsidi BBM harus dicabut dan dialihkan untuk angkutan umum.


"Kalau mau
fair
dan seimbang, di Ibukota tidak ada subsidi minyak, kami hanya subsidi bus," kata Ahok.


Menurutnya gagasan pemerintah menyediakan mobil murah agar setiap orang bisa memiliki mobil itu tidak masuk akal. Apalagi, kebutuhan hidup layak (KHL) Jakarta untuk bujang hanya Rp2,2 juta. "Mana bisa kalau beli mobil," tanya Ahok. Dia menuding aturan mobil murah cenderung berpihak pada industri otomotif asing. 


Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bahkan melihat kehadiran mobil murah akan mementahkan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan nomor ganjil genap dan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.


"Kami mau apa? Mau antisipasi bagaimana? Nanti kalau kami buat kebijakan genap ganjil dan ERP, tapi ada mobil-mobil murah, ya percuma," kata Jokowi. [Baca selengkapnya: ]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya