- VIVAnews/Herdi Muhardi
VIVAnews - Kalangan produsen mobil di Indonesia mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan tentang mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). Sebab, regulasi yang belum juga diterbitkan itu meski sudah memasuki bulan ke empat 2013 telah merugikan produsen mobil.
Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor (ADM), Sudirman MP, di Jakarta, Kamis 25 April 2013, menjelaskan bahwa perusahaannya telah siap menjual 17 ribu unit LCGC hasil produksi sejak Desember 2012 sampai April 2013. Namun, penjualan produk itu tak bisa terealisasi karena terkendala peraturan yang belum diterbitkan pemerintah.
"Saat ini kerugiannya saya tidak bisa sebutkan angkanya berapa, tapi jumlah opportunity loss sebetulnya sudah mencapai 17 ribu unit," ujar Sudirman.
Menurut Sudirman, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor(Gaikindo) ini, para produsen kendaraan sangat mendukung program pemerintah terkait LGCG ini dapat segera berjalan.
"Karena banyak anggota yang masih menunggu (aturan) LCGC ini, termasuk yang sudah memamerkan LCGC tahun lalu. Tapi yang belum berpartisipasipun akan menanyakan hal yang sama," kata Sudirman.
Sudirman menambahkan, setidaknya ada lima merek mobil yang akan ikut bersaing dalam pasar mobil murah. Namun, Sudirman tak bisa memastikan apakah kelima merek itu akan ikut tampil di Indonesia International Motor Show (IIMS).
"Apakah nanti mereka akan menampilkan di IIMS tahun ini atau tidak, kami tidak tahu. Tapi kami akan mengetahui nanti setelah ini siapa saja yang akan LCGC," kata Sudirman.
Sebelumya, Pemerintah mengaku sedang merevisi draft peraturan mobil murah ramah lingkungan. Menteri Perindustrian MS Hidayat beberapa waktu lalu, mengatakan draft itu sudah ada di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.
"Menko melihat ada yang masih kurang tepat, namun saya tidak tahu pasti apa yang diubah," kata Hidayat. Selengkapnya baca
(ren)
Komisi II DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku setuju dan mendorong agar revisi Undang-undang tentang Pemilu segera dilakukan pada awal periode 2024-2029. Awal periode
