2 Kebijakan Tak Pasti, Pelaku Otomotif Gerah

VIVAnews - Produsen otomotif yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendesak pemerintah segera memastikan rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberlakuan batas minimal uang muka kredit.

Para pengusaha membutuhkan kepastian soal dua hal tersebut agar mereka bisa segera menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut.

"Pemerintah mengharapkan investasi, tapi ada banyak peraturan aneh. Saya jadi bingung karena petunjuk pelaksanaan uang muka dan BBM itu belum jelas," kata Ketua Umum Gaikindo, Jhoni Dharmawan, ketika ditemui usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Astra Autoparts Tbk di kawasan Megakuningan, Jakarta, Kamis 19 April 2012.

Jhoni mengatakan pemerintah memang telah menetapkan kebijakan batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor akan diberlakukan pada awal Juni mendatang. Namun, para pengusaha tak sepenuhnya yakin kebijakan itu dapat terlaksana.

Ketidakyakinan tersebut, menurut Jhoni, berkaca dari rencana pemerintah yang semula berencana menaikkan harga BBM, namun belakangan dibatalkan. 

"Untuk BBM masalahnya begini: kalau Premium dibatasi, Pertamax ada tidak? Dulu juga pernah Premium hilang, tapi toh masyarakat tetap bisa hidup," kata Jhoni.

Karena itu, kalangan pengusaha mendesak ketegasan sikap pemerintah dalam memutuskan dua kebijakan itu. "Banyak faktor ketidakpastian. Dulu BBM tidak jadi naik, sekarang pembatasan. Terakhir soal uang muka kredit. Kami tidak bisa menjawab karena belum ada kejelasan," katanya.

Jhoni mengakui kebijakan pembatasan BBM maupun uang muka kredit akan menyebabkan penurunan penjualan kendaraan maupun suku cadang. Lebih lanjut, kebijakan itu bisa menurunkan produksi perusahaan otomotif. "Dampaknya juga ke karyawan. Kalau produksi drop, ya karyawan bisa didrop juga," ujarnya. (kd)